Survei Kementerian Berbasis Proyek, Jokowi Pilih Data BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo kesal karena sering menerima data yang berbeda-beda dari Kementerian dan Badan Pusat Statistik tiap kali hendak mengambil satu keputusan. Data yang tak akurat membuatnya lama dan tak segera mengambil keputusan. Karena itu, Presiden Jokowi akan memilih menggunakan data Badan Pusat Statistik sebagai rujukan.

"Dari sejak saya masuk istana, misalkan saya minta data kemiskinan, data dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPS gak ada yang sama. Saya gak mau lagi kayak begitu," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di kompleks Istana Merdeka, Selasa 26 April 2016.

Meski memilih menggunakan data BPS, kata Jokowi, bukan berarti dia percaya sepenuhnya. Sebaliknya, ia memastikan akan tetap mengecek ulang tiap data yang diterima dari BPS, baik dari sample maupun metodologinya.

Jika ada masalah atau kejanggalan data BPS, Jokowi akan mengambil tindakan serius. Jokowi menegaskan, semua data yang diberikan harus riil, representatif, dan tegas. "Dari data yang akurat, akan keluar kebijakan yang efektif," Jokowi menegaskan.

Jokowi menjelaskan, anggaran dana yang diajukan untuk survei oleh Kementerian tak akan disetujui lagi. Malah, kata Jokowi, kebanyakan survei dari Kementerian hanya berorientasi proyek. "Stop, stop, gak ada lagi orientasinya cari data sebagai proyek. Sudah, cukup satu saja," kata dia.

Secara terpisah, Ketua BPS Suryamin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Presiden Joko Widodo. Ia berjanji akan bekerja sebaiknya. "Ada 340 ribu petugas lapangan yang akan bekerja nantinya," kata dia.

loading...